Penarik becak bermotor pertanyakan larangan transportasi online

Medan (Antarasumsel.com) - Ratusan penarik becak bermotor di Kota Medan mempertanyakan realisasi larangan operasional transportasi online ke DPRD Sumatera Utara, Selasa.

Upaya itu dilakukan ratusan penarim becak bermotor dengan mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan sambil melakukan unjuk rasa.

Koordinator unjuk rasa penarik becak bermotor Johan Merdeka mengatakan, pihaknya mengetahui bahwa telah ada rekomendasi dan keputusan untuk melarang operasional transportasi online.

Namun dalam kenyataan, jasa transportasi online tersebut terus berlangsung di Kota Medan meski dilarang hingga adanya ketentuan lain.

Kondisi itu menyebabkan penarik becak bermotor di Kota Medan menjadi tersisih akibat penumpang banyak yang menggunakan jasa transportasi onlie tersebut.

"Dari hasil rapat beberapa waktu lalu di DPRD Sumut, disepakati agar angkutan online harus dihentikan. Tapi nyatanya masih beroperasi," katanya.

Anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon yang menerima kedatangan penarik becak bermotor mengatakan, pihaknya juga kecewa dengan keberadaan angkutan online tersebut.

Padahal dalam rapat dengan pemangku kepentingan transportasi selama ini, disepakati jasa angkutan berbasis online tersebut harus ditutup.

"Kita sudah tegaskan harus ditutup, tapi sekarang belum dilaksanakan," katanya.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, pihaknya akan menyurati kembali pemangku kepentingan transportasi di Sumut untuk menjalankan kesepakatan yang melarang operasional transportasi online.

Dalam unjuk rasa tersebut, penarik becak bermotor memarkirkan kendaraannya di sepanjang Jalan Imam Bonjol sehingga arus lalu lintas di sekitarnya mengalami kemacetan parah.

Sejumlah penarik becak bermotor juga melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk ungkapan kesulitan yang dialami selama ini.