Jakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyampaikan kemajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia di sidang tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti disampaikan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan bidang kesehatan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan, di antaranya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini telah dimiliki oleh lebih dari 175 juta warga Indonesia," kata Menkes Nila F. Moeloek di Jenewa, Swiss, Selasa (23/5) waktu setempat.
Menkes RI menyampaikan bahwa JKN merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat nasional, yaitu untuk tidak meninggalkan seorangpun dalam pembangunan.
Selain JKN, Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai inovasi untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Melalui pelaksanaan ¿Nusantara Sehat¿ sejak awal 2015, saat ini telah lebih dari 1.500 tenaga kesehatan berada di lebih dari 300 puskesmas di pelosok nusantara, terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil.
Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pelayanan rumah sakit rujukan dengan penempatan wajib para dokter spesialis di berbagai wilayah tertentu.
Dalam sidang tahunan WHO itu, Menkes RI menekankan bahwa rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan telah sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, pada 2015. Agenda tersebut memuat 17 sasaran dan 169 capaian yang bersifat lintas-sektoral.
Nila juga menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam penanganan pandemi lintas batas negara.
"Kerja sama tersebut akan membantu upaya Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional karena saat ini banyak sekali wabah penyakit menular yang berasal dari luar negeri seiring dengan kemajuan teknologi transportasi yang mempermudah mobilitas penduduk," ungkap Menkes RI. Terkait Hal itu, Indonesia siap melaksanakan Joint External Evaluation WHO untuk melakukan evaluasi pada sistem kesehatan nasional pada November 2017.
Salah satu capaian penting Pemerintah Indonesia dalam kaitan pelaksanaan standar implementasi kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh WHO adalah penyelesaian Rencana Aksi Nasional Resistensi Anti Mikroba melalui pendekatan multi-sektor.
Secara terpisah, Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi-organisasi Internasional di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menyampaikan perlu diteruskannya sinergi nasional, regional, dan global dalam berbagai isu kesehatan.
"Dengan arus globalisasi, misalnya, wabah penyakit menular semakin mudah berpindah dari satu negara ke negara lain, seperti pada kasus Ebola dan Zika. Indonesia harus terus waspada mengidentifikasi potensi wabah, melalui kerja sama internasional, untuk memperkuat kapasitas penanganannya pada tingkat nasional," ujar Dubes Hasan Kleib.
WHO sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan dunia memprioritaskan pencapaian tujuan di bidang kesehatan, terutama mengenai jaminan kesehatan.
Berita Terkait
Saat libur Idul Fitri 1445 Hijiriyah, BPJS Kesehatan tetap buka layanan JKN
Rabu, 20 Maret 2024 16:24 Wib
Borussia Dortmund puncaki Grup F setelah bungkam Milan 3-1
Rabu, 29 November 2023 9:42 Wib
Belanda dan Denmark akan kirim jet F-16 ke Ukraina
Senin, 21 Agustus 2023 12:04 Wib
Polda Kalteng minta dua DPO penghadang mobil polisi menyerahkan diri
Kamis, 2 Maret 2023 14:01 Wib
Berpetualang rasa ke Osaka lewat Okonomiyaki ala Gindaco
Sabtu, 11 Februari 2023 19:09 Wib
Profil dan peta kekuatan Grup F Piala Dunia
Kamis, 17 November 2022 10:13 Wib
Langgar batas bujet F-1, Red Bull kena denda tujuh juta dolar AS
Jumat, 28 Oktober 2022 23:33 Wib
PDI Perjuangan beri sanksi keras F.X. Rudyatmo karena dukung Ganjar
Rabu, 26 Oktober 2022 16:45 Wib