Malang (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak mau berkomentar terkait hak angket KPK yang akan diajukan oleh DPR.
"Saya tidak mau komentari masalah angket karena itu internal DPR," kata Presiden usai acara Kajian Ramadhan 1438 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Sabtu.
Namun Presiden menegaskan bahwa pemerintah selalu mendukung penguatan KPK dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam pemberitaan sebelumnya, lima fraksi di DPR secara resmi mengirimkan anggotanya untuk masuk sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dibacakan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (30/5)
"Berdasarkan penayangan yang ada, lima fraksi telah mengirimkan nama-nama anggotanya dan berdasarkan rapat pengganti Bamus kemarin," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat memimpin Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.
Kelima fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PPP.
Berita Terkait
Kemenkumham serahkan penghargaan untuk kabupaten/kota peduli HAM
Kamis, 14 Maret 2024 21:11 Wib
Solidaritas Perempuan Palembang gelar aksi diam peringati Hari Perempuan
Kamis, 7 Maret 2024 16:09 Wib
Sebagian gugatan Melly Goeslaw soal UU Hak Cipta dikabulkan MK
Kamis, 29 Februari 2024 22:00 Wib
Haidar Alwi: Hak angket berpotensi timbulkan protes dari rakyat
Selasa, 27 Februari 2024 11:19 Wib
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 11:32 Wib
Kemenkumham Sumsel koordinasi dengan pemda pertahankan KKPHAM
Senin, 19 Februari 2024 13:38 Wib
Kemenkumham Sumsel tingkatkan pemahaman jaminan sosial
Kamis, 15 Februari 2024 19:09 Wib
144 Orang penyandang disabilitas mental menggunakan hak suaranya
Rabu, 14 Februari 2024 18:03 Wib