Jakarta (Antarasumsel.com) - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy menegaskan Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Gugatan Perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016, menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan di partai tersebut.
"Dengan adanya Putusan PK ini, seluruh dualisme kepemimpinan PPP berakhir sudah. Pak Djan Faridz tidak berhak lagi menggunakan atribut Ketua Umum PPP dalam bentuk apapun," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Djan tidak berhak lagi menggunakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60, dan tidak bisa menggugat keabsahan kepemimpinan PPP atas nama DPP yang diklaimnya selama ini.
Menurut dia, Putusan Mahkamah Agung itu mengakhiri seluruh dualisme kepemimpinan di PPP karena Djan tidak lagi memiliki legal standing apapun sebagai pimpinan PPP.
"Dengan dikabulkannya gugatan PK ini selesai sudah drama dualisme kepemimpinan PPP yang telah berlangsung selama 2,5 tahun. Dan Pak Djan bersama para pengikutnya, tidak lagi berhak mengatasnamakan PPP pada semua tingkatan dengan dalih apapun," ujarnya.
Romi mengatakan putusan ini sekaligus menganulir Putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz.
Menurut dia, Putusan PK ini juga menyempurnakan kemenangannya di Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan Putusan Nomor 58 B/2017/PTTUN Jakarta tanggal 6 Juni 2017.
"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Hakim PK Mahkamah Agung atas Putusan PK yang sudah ditunggu-tunggu warga PPP se-Indonesia," katanya.
Anggota Komisi XI DPR itu menilai Putusan PK itu adalah puncak dari upaya hukum luar biasa yang tidak ada lagi upaya hukum sesudahnya, karena itu dirinya menyerukan kepada Djan untuk menyudahi seluruh pertikaian.
Romi mengatakan umat menunggu kiprah nyata PPP menuju Pileg yang tinggal 22 bulan lagi dan meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk memudahkan partai melangkah menuju tiga besar pemenang pemilu 2019.
Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 mengabulkan Gugatan Perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 dibawah kepemimpinan M. Romahurmuziy.
Dalam lamannya, tiga majelis hakim yakni: Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati dan diketuai oleh Ahmad Syarifudin dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Juni 2017 mengabulkan gugatan Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy, dengan Amar Putusan "Kabul".
Berita Terkait
Plt Ketua Umum PPPMardiono ingin jadikan Romahurmuziy sebagai duta antikorupsi
Selasa, 3 Januari 2023 16:52 Wib
KPK hormati hak Romahurmuziy kembali terjun ke politik
Senin, 2 Januari 2023 22:01 Wib
KPK panggil Romahurmuziy sebagai saksi kasus DAK 2018
Selasa, 22 Maret 2022 15:20 Wib
Malam ini, KPK proses perintah MA keluarkan Rommy dari rutan
Rabu, 29 April 2020 21:47 Wib
Suap pejabat Kemenag, PT Jakarta korting vonis mantan Ketum PPP jadi 1 tahun penjara
Jumat, 24 April 2020 10:16 Wib
Pengadilan terima banding, Romahurmuziy bakal bebas pekan depan
Jumat, 24 April 2020 9:05 Wib
Hukum kemarin , KPK bantah sembunyikan Harun hingga banding vonis Romy
Selasa, 28 Januari 2020 9:05 Wib
Apa tanggapan KPK terkait uang di ruang kerja Lukman harus dikembalikan
Selasa, 21 Januari 2020 16:23 Wib