Peneliti: Tidak diizinkannya Miryam ke Pansus tepat

id Miryam S Haryani, kpk, pemeriksaan, mantan anggota dpr, keterangan palsu, saat persidangan, tindak pidana korupsi, proyek e-KTP

Peneliti: Tidak diizinkannya Miryam ke Pansus tepat

KPK . (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak mengizinkan mantan anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani hadir di rapat Pansus Hak Angket sudah tepat, kata seorang peneliti.

"Kehadiran Miryam di Pansus Hak Angket berpotensi mengaburkan pemeriksaan projustitia yang sedang dilakukan oleh KPK. Terlebih, status Miryam yang sedang dikenakan penahanan oleh KPK," kata Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.  
"Artinya, KPK berwenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan pemeriksaan penegakan hukum," tuturnya.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap Miryam telah dan sedang berlangsung, begitu juga permohonan praperadilan yang bersangkutan telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Patut diperkirakan tidak lama lagi, terhadap perkara ini akan dilakukan penuntutan di muka persidangan," kata Miko.

Oleh karena itu, kata dia, biarlah pemeriksaan berjalan sesuai koridor penegakan hukum, yaitu di muka persidangan karena keterangan yang bersangkutan dapat digali secara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum.

"Upaya untuk menghadirkan Miryam di Pansus Hak Angket merupakan proses politik yang dapat mengaburkan proses penegakan hukum," ucap Miko.

Sebelumnya, KPK telah menerima surat dari Pansus Hak Angket KPK terkait permintaan pemanggilan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus di gedung MPR/DPR RI.

"Kami sudah terima surat dari DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR dan tentu kami menghormati fungsi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/6).

Penghormatan itu salah satunya kata Febri adalah dengan merespons surat tersebut di mana KPK juga perlu memastikan apa yang akan dilakukan oleh KPK.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPK tidak ingin dan tidak boleh juga melanggar hukum," tuturnya.

Febri menyatakan respons surat itu nantinya berdasarkan pertimbangan dan KPK juga akan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami akan lihat posisi KPK dalam pelaksanaan tugas penyidikan sampai dengan persidangan. Kami juga perlu memisahkan antara proses politik dan proses hukum, jadi itu lah yang akan menjadi dasar respons KPK," kata Febri.

Terkait hak angket itu, ia pun menegaskan bahwa KPK tidak ingin mencampuradukkan antara persoalan hukum dan persoalan politik.
   
"Itu yang menjadi tolok ukur KPK. Selain itu juga kami pertimbangkan aturan hukum yang berlaku," ucap Febri.

Febri pun menyatakan KPK akan menyampaikan respons atas surat dari DPR tersebut paling lambat pada Senin (19/6).

"Nanti jawabannya selengkapnya akan kami sampaikan. Ya paling lambat kami sampaikan Senin," kata Febri.

Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-E.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa.

KPK telah menetapkan Miryam sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.