DPR minta pemerintah prioritaskan penambahan rangkaian KA

id kereta api, gerbong kereta, Bambang Haryo Soekartono, kemacetan, kebutuhan angkutan logistik

DPR minta pemerintah prioritaskan penambahan rangkaian KA

(Antarasumsel.com/Feny Selly/Ag/17)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah memprioritaskan penambahan rangkaian kereta api di Jawa dan Sumatera guna mencegah kemacetan dan kecelakaan di jalan raya yang meningkat, sekaligus memenuhi kebutuhan angkutan logistik.

"Pemerintah seharusnya mengoptimalkan moda kereta api sebagai angkutan publik massal, baik untuk penumpang maupun barang atau logistik," kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, saat ini utilisasi rel masih kurang dari 5 persen untuk transportasi publik sehingga perlu penambahan "rolling stock" atau rangkaian KA dalam jumlah besar agar optimal, terutama untuk jalur utara, tengah dan selatan Jawa.

Bambang menilai penambahan "rolling stock" lebih mendesak dan efektif dibandingkan dengan program pembangunan light rapid transit (LRT) di 10 kota besar yang dicanangkan pemerintah.

"Pasalnya, LRT hanya melayani penumpang di satu kota secara terbatas, sedangkan kereta api bisa nengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar di ratusan kota yang dilaluinya sehingga ekonomi tumbuh," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menilai LRT menelan investasi sangat besar, seperti proyek di Palembang yang menghabiskan Rp10,9 triliun. Menurut dia dana sebanyak ini bisa dipakai untuk menambah 150 rangkaian KA dengan asumsi satu set "rolling stock" seharga Rp70 miliar.

"Saya yakin tambahan kapasitas angkut hingga 150 persen itu bisa memecahkan masalah kemacetan di Jawa dan back log di Sumatera, serta memperlancar transportasi logistik," katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menghentikan angkutan logistik setiap masa lebaran karena kebijakan itu hanya mendorong inflasi, kelangkaan barang dan tenaga kerja tidak produktif karena terlalu banyak libur.

Bambang mengaku kecewa ketika pemerintah justru mengalihkan Penyertaan Modal Negara (PMN) "rolling stock" PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Sumatera untuk proyek LRT Jabodetabek.

"Ini diskriminatif karena seolah LRT Jakarta lebih penting dibandingkan Sumatera yang butuh tambahan 'rolling stock' untuk angkutan penumpang dan logistik," ujarnya.

Bambang Haryo juga belum melihat upaya konkret pemerintah mengalihkan kendaraan pribadi menuju jalur selatan dan tengah Jawa pada masa mudik Lebaran. Akibatnya menurut dia, arus mudik tetap terkonsentrasi di jalur utara karena jaraknya memang lebih pendek.

"Selain itu, saya mengkritisi strategi pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan tol ke wilayah tengah daripada utara Pulau Jawa. Padahal, di wilayah tengah tidak ada konektivitas intermoda laut yang penting, sebab semua pelabuhan utama berada di utara Jawa," katanya.

Dia menilai seharusnya diutamakan di utara karena belum semuanya tersambung jalan tol misalnya tol di utara hanya sampai Semarang sehingga konektivitasnya kurang.