Rini: Pejabat kementerian BUMN harus kerja keras

Jakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meminta seluruh pejabat Kementerian BUMN bekerja keras  menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perusahaan milik negara agar mampu meningkatkan kinerja seluruh BUMN.

"Masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selama Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf selama setahun ini cukup keras menggembleng dan meminta bapak-ibu untuk kerja keras memperbaiki performa," kata Rini di sela pelantikan pejabat eselon III dan IV Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu, Rini juga minta maaf karena dirinya yang sedikit keras untuk mengejar para deputi (eselon I) Kementerian BUMN agar dapat mendorong perusahaan ke arah yang lebih bagus.

"Saya selalu bilang bahwa Kementerian BUMN memiliki fungsi penting bagaimana mendorong kinerja BUMN menjadi penggerak perekonomian nasional," ujarnya.

Ia juga mengisyaratkan bahwa mutasi sejumlah pejabat eselon III dan IV Kementerian BUMN tersebut sebagai bentuk upaya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan BUMN sebaik-baiknya.

"Kementerian BUMN harus bisa bermitra sepenuhnya dalam meningkatkan kinerja tidak hanya 1-2 BUMN tetapi seluruh sektor korporasi," ujarnya.

Di depan para Deputi Kementerian BUMN dan sekitar 80 orang direksi BUMN Rini menekankan bahwa fungsi Kementerian BUMN bukan hanya mencatat keuntungan dan meningkatkan aset, tetpai bagaimana perusahaan milik negara bisa berberkontribusi nyata kepada masyarakat.

"Bukan aja bagaimana kita bisa berikan pelayanan yang terbaik dalam melayani masyarakat, namun harus betul-betul berperan aktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing," tegas Rini.

Terkait peran dan kontribusi BUMN terhadap pembangunan, ia mengaku dirinya selalu membicarakannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani termasuk dengan Presiden Joko Widodo.

"Menkeu dan Bapak Presiden selalu menekankan kepada saya agar belanja modal (capex) BUMN selalu ditingkatkan, karena dengan capex yang rendah maka mengkibatkan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai," ujarnya.

Karena itulah tambah Rini, Kementerian BUMN memiliki tanggung jawab bukan hanya menyetor dividen dan membayar pajak dalam  APBN, tetapi bagaimana mengembangkan usaha BUMN sehingga ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih positif.

"Jadi kalau perekonomian Indonesia tidak tumbuh secara positif kita bisa disalahin. Itu saya peringatkan terutama terutama kepada direksi BUMN. Juga dengan eselon I agar kita sadari bahwa kita memiliki fungsi yang lebih besar," kata Rini.