Darmin: Pembiayaan utang untuk belanja produktif

id Darmin Nasution, utang negara, pembangunan, penerbitan surat utang

Darmin: Pembiayaan utang untuk belanja produktif

Darmin Nasution (FOTO ANTARA)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tambahan pembiayaan utang dalam RAPBNP 2017 akan dimanfaatkan untuk kepentingan belanja yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi pembangunan.

"Untuk menaikkan belanja-belanja yang sifatnya produktif," kata Darmin di Jakarta, Jumat.

Darmin menjelaskan penerbitan surat utang ini masih dibutuhkan agar defisit anggaran tidak melebihi target yang diperkenankan dalam UU Keuangan Negara sebesar tiga persen terhadap PDB.

Menurut dia, upaya menjaga defisit anggaran dengan menerbitkan surat utang bisa memberikan dampak yang lebih ekspansif bagi perekonomian dibandingkan dengan memangkas belanja.

"Kita tidak ingin memangkasnya, ingin menjaga supaya APBN itu tidak kontraktif, tapi ekspansif," kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Darmin tidak mempermasalahkan dengan adanya kebijakan pembiayaan melalui penerbitan surat utang, asalkan pemerintah secara konsisten mampu membayar utang tersebut.

Sebelumnya, pemerintah dalam postur RAPBNP 2017 menargetkan defisit anggaran sebesar 2,92 persen terhadap PDB atau sekitar Rp397,2 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan melalui utang antara lain dengan penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp467,3 triliun.

Target ini meningkat dari perkiraan defisit anggaran dalam APBN 2017 yaitu sebesar 2,41 persen terhadap PDB atau Rp330,2 triliun, dengan proyeksi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) Rp384,7 triliun.

Meski demikian, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa berada pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB atau sekitar Rp362,9 triliun, karena adanya penghematan alamiah pada belanja Kementerian Lembaga, Dana Alokasi Khusus serta Dana Desa.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap mengelola utang secara hati-hati agar pembiayaan tersebut bisa menghasilkan kegiatan produktif.

Ia memastikan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang saat ini berada dibawah 30 persen dan defisit anggaran yang berada dibawah tiga persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan negara G20 lainnya.

"Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati dan profesional, sehingga Indonesia maju dan sejahtera serta tetap terjaga risiko keuangan dan utangnya," katanya.

Namun, ia menegaskan penerimaan negara melalui sektor perpajakan akan terus didorong, dengan reformasi pajak, agar belanja dan biaya pembangunan tidak lagi bergantung kepada utang.