Kementerian: Perempuan perlu didorong maju ke Pilkada

Palembang (Antarasumsel.com) - Pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr Nurdin mengatakan, kaum perempuan perlu didorong untuk maju ke pilkada agar kebijakan yang dilahirkan di tataran pemerintah daerah dapat mengedepankan kesetaraan gender.

"Pemimpin perempuan yang menduduki jabatan sebagai bupati atau wali kota diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dalam peraturan daerah mengingat selama ini kerap ditemukan perda bias gender," katanya di Palembang, Rabu.

Dikatakan, sekarang tinggal lagi bagaimana mendorong minat perempuan yang memiliki konten politik seperti anggota Dewan, pengusaha, aktivis dan mantan birokrat untuk maju ke pilkada karena tidak ada satu data ilmiah yang mengatakan bahwa laki-laki akan lebih baik dari perempuan ketika memimpin begitu pula sebaliknya.

"Artinya semua memiliki kesempatan yang sama," ucap Nurdin di sela-sela seminar.

Untuk itu, perlu ada kesadaran dari berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan kaum perempuan sendiri bahwa, menjadi pemimpin daerah merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengubah dan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan perempuan, terutama terkait pelayanan publik.

Menurut Nurdin, untuk membangkitkan semangat ini bukan perkara mudah mengingat terdapat sejumlah penganjal yang sudah berakar di masyarakat.

Dia mencontohkan, seperti struktur politik yang masih didominasi laki-laki, sistem politik yang belum merespon kehadiran perempuan, adanya politik uang, adanya dinasti politik, dan perempuan sendiri yang tidak mau memilih perempuan.

Hal ini tergambar dari berbagai isu kesenjangan, seperti di bidang tenaga kerja dari sisi akses mendapatkan pekerjaan yangmana perempuan hanya 51,39 persen dan laki-laki 84,42 persen.

Kemudian, dari sisi pendidikan diketahui buta huruf perempuan 8,9 persen sedangkan laki-laki 3,9 persen, dan tingkat perwakilan di DPRD Kabupaten/Kota diketahui perempuan hanya 14 persen sedangkan laki-laki 82,68 persen.

Lalu, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya 78 orang dari 1.098 orang. "Jadi demikian kompleks dan butuh upaya terus menerus untuk mengikisnya," kata dia.

Salah satunya, ia melanjutkan, dengan cara menggelar pelatihan kepemimpinan ke perempuan berpotensi di bidang politik. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensional calon kepala daerah di beberapa daerah, di antaranya di Palembang, Sumatera Selatan.

"Harapannya, jumlah kepala daerah, setidaknya menjabat bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota akan bertambah di Sumatera. Berdasarkan catatan kami, di Sumatera baru ada 4 orang, sementara di Jawa sudah ada 14 orang," kata dia.