Padang (Antarasumsel.com) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat memaparkan rokok masih menjadi pemicu kemiskinan di provinsi itu dengan andil 14,07 persen di perkotaan dan 15,70 persen berdasarkan pendataan pada periode Maret 2016 sampai Maret 2017.
"Rokok menjadi komoditas nomor dua penyumbang garis kemiskinan setelah beras," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Senin dalam pemaparan Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan Sumbar.
Menurutnya komoditas pertama penyumbang kemiskinan di Sumbar adalah beras dengan andil 21,74 persen untuk perkotaan dan 29,42 persen untuk perdesaan.
"Kemudian cabai merah, telur ayam, tongkol, roti, ayam ras, gula pasir dan bawang merah," katanya.
Berikutnya untuk komoditas bukan makanan penyumbang kemiskinan antara lain perumahan, bensin, pendidikan, listrik, angkutan dan perlengkapan mandi.
Ia menyebutkan jumlah penduduk miskin Sumbar pada periode Maret 2017 mencapai 364.513 jiwa atau turun 11.997 orang dibandingkan periode September 2016.
Akan tetapi, kendati jumlah penduduk miskin berkurang garis kemiskinan mengalami peningkatan selama periode September 2016 sampai Maret 2017 dari Rp438.075 per kapita per bulan menjadi Rp453.612 per kapita per bulan.
Ia mengemukakan dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
"Dengan pendekatan ini persentase penduduk miskin dihitung terhadap total penduduk," kata dia.
Sementara metode yang digunakan menghitung garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan.
Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari.
Penduduk miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang kawasan tanpa rokok menindaklanjuti Peraturan Daerah no 24 tahun 2012 yang mengatur hal serupa.
"Kawasan tanpa rokok di Padang meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat umum, tempat bermain anak, ruangan tertutup, perkantoran pemerintah dan swasta serta angkutan umum," kata Wali Kota Padang Mahyeldi.
Ia mengakui penerapan kawasan tanpa rokok agak berat namun harus dilaksanakan demi melindungi warga dari bahaya rokok.
"Apalagi kota-kota besar di dunia saat ini juga punya aturan untuk melindungi warganya dari bahaya rokok," ujarnya.
Berita Terkait
Dua owa siamang dievakuasi dari kandang warga, selanjutnya masuk pusat rehabilitasi BKSDA
Rabu, 27 Maret 2024 21:05 Wib
BlackBerry buka Pusat Keunggulan Keamanan Siber di Malaysia
Rabu, 27 Maret 2024 10:15 Wib
Pelajar di Jakarta Pusat belajar dari rumah saat pengumuman hasil Pemilu
Selasa, 19 Maret 2024 21:59 Wib
Kuota CASN OKU Timur capai 1.700 orang
Selasa, 19 Maret 2024 11:57 Wib
OKU Timur termasuk daerah sukses tekan angka kemiskinan ekstrem
Jumat, 15 Maret 2024 21:25 Wib
Polisi tangkap tiga dari enam DPO yang kabur dari Polsek Tanah Abang
Senin, 26 Februari 2024 11:42 Wib
Dana Desa OKU Timur tahun 2024 capai Rp261,8 miliar
Kamis, 22 Februari 2024 14:37 Wib
Ketua PWI sebut pameran foto ANTARA tambah kualitas perayaan HPN 2024
Jumat, 16 Februari 2024 22:25 Wib