Malang (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya upaya penindakan hukum yang dapat mendatangkan efek jera bagi pelakunya terkait masih banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Malang, Jawa Timur, Kamis.
Presiden menanggapi masih banyaknya pejabat yang terlibat tindak korupsi sehingga ia beranggapan perlunya perbaikan sistem pemerintahan yang terus-menerus.
Dengan begitu, ia menegaskan, tidak akan ada lagi pejabat yang berani "melompati pagar" yang sudah ditentukan dalam sistem tersebut.
"Jadi perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua penindakan hukum yang membuat efek jera. Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang 'nyolong'," ujarnya, menegaskan.
Ia meminta jajarannya agar mampu membedakan antara kebijakan dengan tindakan mengambil uang rakyat.
"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," imbuhnya.
Jika memang berupa kebijakan, kata dia, maka pejabat harus berani mengambil keputusan.
Ia menekankan pejabat agar bisa melihat dengan baik jika memang sesuatu hal dianggap sebagai kebijakan jangan sampai kemudian masuk ke wilayah pidana.
"Karena apapun yang namanya wali kota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu," katanya.
Pada prinsipnya Presiden menegaskan jika sudah menjadi suatu kebijakan maka tidak menjadi soal untuk mengambil keputusan.
Presiden tegaskan perlunya penindakan hukum berefek jera
Presiden RI Joko Widodo (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
