Kadis Pendidikan OKU prihatin

id kadis pendidikan, prihatin, sma, smk, sekolah

Kadis Pendidikan OKU prihatin

Ilustrasi - Sejumlah siswa tengah melakukan uji coba mobil Pemadam Kebakaran karya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan, Rabu (1/5). (Foto Antarasumsel.com/13)

Baturaja  (Antarasumsel.com) - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Achmad Tarmizi  menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov Sumatera Selatan karena belum sempurnanya teknis pelaksanaan.

"Kami tidak mempermasalahkan kalau diputuskan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, kami juga siap menerimanya, kata Tarmizi di Baturaja, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu terkait keluhan pengawas, kepala sekolah, guru-guru di kabupaten OKU yang bertugas di SMA/SMK.

Pada prinsipnya, kata dia, teknis pelaksanaan perpindahan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke propinsi, sampai saat ini belum sempurna.

"Nampaknya perpindahan pengelolaan belum siap karena masih banyak kendala yang dialami SMA/SMK," ujar dia.

Belum sempurnanya teknis pelaksanaan perpindahan itu seperti masalah sertifikasi.

Sertifikasi guru-guru SMA/SMK di OKU, sampai saat ini belum tuntas. Apalagi untuk mengurus sertifikasinya ke propinsi lokasinya cukup jauh.

"Kasihan dengan sekolah-sekolah seperti di Kecamatan Ulu Ogan dan Kecamatan Peninjauan ketika ada permasalahan internal, penyelesaiannya harus ke Dinas Pendidikan Sumsel di Kota Palembang," katanya.

Ia menyarankan, ketika pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan propinsi, di kabupaten/kota ada unit pelaksana tehnis dinas (UPTD)-nya atau seperti dulu ada perwakilan dinas pendidikan propinsi.

Padahal sebelumnya ketika SMA/SMK dikelola kabupaten OKU, pihak sekolah tidak mengalami kendala.

Namun, saat SMA/SMK dikelola propinsi, dirinya banyak sekali mendengar keluhan pengawas, kepala sekolah dan para guru yang harus menyelesaikan urusannya ke propinsi.

"Sebagai Kepala Dinas Pendidikan OKU, saya tidak dapat berbuat banyak, bahkan tidak memiliki kewenangan untuk meninjau SMA/SMK di daerahnya," katanya.

Ia prihatin para pengawas, kepala sekolah dan guru-guru SMA/SMK di OKU yang harus menyelesaikan urusannya ke propinsi.

"Yang lebih memprihatinkan lagi, para kepala sekolah dan guru-guru menjadi tidak fokus kepada perkembangan sekolah. Padahal, anak didiknya merupakan warga OKU sebagai penerus bangsa," katanya.