Minggu, 22 Oktober 2017

DPR: Densus Tipikor harus miliki nilai tambah

id Bambang Soesatyo, tipikor, Tindak Pidana Korupsi, efek jera, koruptor, korupsi, partai politik
DPR: Densus Tipikor harus miliki nilai tambah
Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (Antarasumsel.com) - Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang akan dibentuk Polri harus membawa nilai tambah, dengan memberi perhatian pada pencegahan dan menumbuhkan efek jera, sehingga tidak hanya fokus pada penindakan, kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

"Jadi, selain menggelar penindakan, Densus Tipikor hendaknya juga bisa memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan korupsi, serta rekomendasi tentang strategi menumbuhkan efek jera. Di situlah nilai tambah Densus Tipikor," kata Bambang di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan masyarakat berharap Densus Tipikor bisa menghadirkan strategi atau rumusan baru dalam memerangi korupsi. Menurut dia, untuk menekan perilaku korup di semua lembaga negara dan daerah, tidak ada salahnya jika Polri ambisius dalam merumuskan tugas dan fungsi Densus Tipikor.

"Ambisius dalam arti berani mematok target besar dan strategis," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai perhatian lebih pada aspek pencegahan dan faktor efek jera sangat penting, karena sudah terbukti bahwa kegiatan pemberantasan korupsi yang hanya fokus pada penindakan gagal menyelesaikan persoalan.

Karena itu menurut dia, Densus Tipikor Polri harus merancang program spesifik tentang pencegahan korupsi, serta upaya membangun efek jera karena kalau fokus pada penindakan, kapabilitas Polri tidak perlu diragukan.

"Polri bisa mengungkap banyak kasus jika semua kepolisian daerah digerakkan. Banyak dugaan kasus Tipikor di daerah belum diperlakukan sebagaimana mestinya, meskipun sering dipergunjingkan warga setempat," katanya.

Selain itu, Bambang menilai kehati-hatian dalam membentuk organisasi dan satuan-satuan kerja Densus Tipikor harus diutamakan karena potensi penyalahgunaan wewenang harus diminimalisir.

Polri harus menempatkan Densus Tipikor pada posisi yang mudah untuk diawasi publik, tidak boleh eksklusif dan harus komunikatif dengan publik karena semua elemen masyarakat sangat peduli dengan pemberantasan korupsi.

"Dalam konteks itu, kearifan Polri menjadi faktor yang sangat signifikan karena Densus Tipikor akan menjadi sebuah pertaruhan besar lagi strategis bagi masa depan institusi Polri," ujarnya.

Menurut dia, segenap jajaran piminan Polri harus memastikan dan menjamin bahwa Densus Tipikor bukan hanya bekerja sesuai dengan  tugas pokok dan fungsinya, melainkan juga jujur, bersih serta taat azas.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga