Sabtu, 19 Agustus 2017

Yohana: Putuskan mata rantai kekerasan perempuan-anak

id Yohana Susana, kekerasan, seksual, anak, perempuan, indonesia, mata rantai, kota layak anak
Yohana: Putuskan mata rantai kekerasan perempuan-anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/Ag)
Palu (ANTARA Sumsel) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menegaskan semua pihak harus bersatu membangun komitmen untuk memutuskan mata rantai kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Sehari bersama anak dan deklarasi kota layak anak merupakan upaya untuk memutuskan mata rantai kekerasan terhadap anak dan perempuan," ucap Menteri Yohana Susana Yembise saat menyampaikan sambutan pada deklarasi kota layak anak di Palu, Minggu (30/7) malam.

Menteri Yohana mengatakan pemerintah daerah harus menyosialisasikan hak-hak anak dan perempuan samai ke tingkat desa di provinsi tersebut.

Begitu pula dengan pemberian jaminan hak anak, akses multi sektor terhadap anak meliputi pendidikan, kesehatan, sosial budaya, agama, dan sebagainya.

Ia juga mengatakan bahwa keluarga berperan penting untuk menjaga dan merawat serta membina anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dirinya juga meminta pers di semua perusahaan media untuk membantu pemerintah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mengangkat isu-isu peran keluarga.

"Anak selain anugerah Tuhan, juga sebagai harapan bangsa. Karena keluarga harus merawat dan menjaga anak dengan baik," ucap Yohana.

Ia menegaskan di lingkungan keluarga, sekolah, atau dilingkungan apapunanak harus bebas dari kekerasan. Pemerintah harus memberikan infastruktur dan sarana yang menjadi kebutuhan anak yang bersentuhan dengan pendidikan, olahraga dalam rangka pengembangan bakat dan minat.

"Jika anak meminta lapangan sepakbola, maka berikan mereka lapangan sepakbola, kalau mereka meminta kolam renang, berikan ke mereka. Jangan di tolak permintaan mereka," ujarnya.

Dia juga meminta agar pemerintah dapat menambah anggaran organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di daerah dalam rangka peningkatan pembinaan, pemberian akses dan perlindungan kepada anak.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga