Jakarta (ANTARA Sumsel) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan proses hukum pidana kepada First Travel jangan sampai menghilangkan hak perdata calon peserta umrah, seperti memberangkatkan mereka atau mengembalikan uangnya.
"Penegakan hukum pidana bukan satu-satunya solusi bagi para calon peserta umrah yang sudah menjadi korban. Dalam kondisi saat ini, solusi yang paling realistis bagi mereka adalah pengembalian uang," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, YLKI mendesak Kementerian Agama membentuk "crisis center" bagi calon peserta umrah First Travel yang masih terbengkalai. Menurut Tulus, jumlah berkisar 25.000 orang.
"Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan harus berupaya keras menjamin hak-hak keperdataan calon peserta umrah kembali," tuturnya.
Meskipun dinilai terlambat karena sudah jatuh banyak korban, YLKI tetap mengapresiasi penegakan hukum pidana terhadap kasus First Travel.
Menurut Tulus, hingga Jumat pagi YLKI telah menerima lebih dari 22.000 pengaduan calon peserta umrah terhadap berbagai biro perjalanan.
"Mayoritas adalah calon peserta umrah First Travel yang mencapai 18.000 pengaduan," ujarnya.
Oleh karena itu, YLKI mendesak Bareskrim Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap biro perjalanan lain yang juga dinilai bermasalah dan merugikan konsumen.
Tulus menyebut nama salah satu biro perjalanan yang telah menggelapkan uang 3.055 calon peserta umrah dan nama biro perjalanan lain yang pengaduannya ke YLKI mencapai 1.800 orang.
Berita Terkait
Kendaraan listrik tanpa kabar keluhan selama Lebaran
Sabtu, 20 April 2024 8:34 Wib
Ketua YLKI khawatir peningkatan konsumsi MBDK ancam kesehatan anak
Senin, 11 Desember 2023 13:28 Wib
YLKI usul hapus pajak kendaraan dan dialihkan saat pembelian BBM
Minggu, 5 Juni 2022 15:07 Wib
YLKI desak KPPU selidiki dugaan kartel-oligopoli bisnis minyak goreng
Jumat, 18 Maret 2022 13:12 Wib
YLK Sumsel minta polisi tingkatkan razia makanan berformalin
Sabtu, 1 Mei 2021 19:33 Wib
Wawako Palembang dan BBPOM temukan makanan berformalin di supermarket
Kamis, 10 Desember 2020 17:07 Wib
Kata YLKI Soal PPN Produk Luar Negeri
Kamis, 18 Juni 2020 13:08 Wib
YLKI minta KPPU dan Kepolisian usut melambungnya harga masker
Jumat, 7 Februari 2020 9:35 Wib