Rabu, 23 Agustus 2017

UMKM solusi lesunya perekonomian global

id ukm, umkm, Badan Ekonomi Kreatif, Fajar Utomo, pelaku usaha rintisan, star up
UMKM solusi lesunya perekonomian global
dokumentasi- Gebyar Produk Unggulan Nusantara. (Antarasumsel.com/Feny Selly/Ag/17)
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly menyatakan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan perekonomian nasional di tengah lesunya kondisi perekonomian global.

"Di tengah lesunya ekonomi dunia, pemberdayaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk menggairahkan ekonomi nasional," kata Ahmad Junaidy Auly dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga selayaknya agar tidak hanya fokus pada kebijakan dan program saja, melainkan fokus juga pada perbaikan implementasi pemberdayaan UMKM di lapangan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah.

"Kami mengapresiasi Bank Indonesia terkait program pemberdayaan UMKM melalui kluster-kluster yang mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam," paparnya.

Namun, Junaidy mengingatkan bahwa hal tersebut jangan dilakukan secara parsial, namun pihak lain seperti BUMN dan BUMS agar juga bisa lebih aktif berdayakan UMKM.

Ia menyatakan, Fraksi PKS juga telah menginisiasi Rancangan Undang Undang (RUU) Kerwirausahaan Nasional yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam membangun perekonomian nasional.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah perlu meningkatkan pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dengan meningkatkan anggaran untuk berbagai kementerian atau lembaga yang terkait dengan UMKM.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengemukakan, UMKM di Indonesia butuh pendampingan agar dapat bersaing dengan badan usaha dari negara-negara lain.

Politisi Gerindra itu juga menyoroti anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada APBN 2017 yang direvisi dari sebelumnya Rp971,2 miliar, lalu dipotong Rp10,5 miliar.

Bambang mengingatkan bahwa dahulu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran untuk Kemenkop-UKM bisa mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno, meminta usaha mikro, kecil, dan menengah agar menyesuaikan diri, terutama dengan perkembangan teknologi agar bisa bersaing di pasar bebas.

"Jadi teman-teman koperasi dan UMKM, launching peta dan informasi UMKM yang baru. Ini lagi menyedot data-data dari mereka, dan informasinya sangat bermanfaat. Jika kita bisa memetakan tren-tren baru ekonomi digital," kata Sandiaga, di Aston Hotel Rasuna Said, Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (25/7).

Sandiaga mengatakan bahwa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah ada pilar digital ekonomi, dalam sebuah revolusi industri. Hal ini berlaku bagi kaum muda yang ingin berdikari, untuk mencoba ciptakan lapangan kerja baru.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga