Menteri Jonan: Kita ingin listrik dapat diakses dan terjangkau untuk seluruh masyarakat

id Ignasius Jonan, listrik, penerangan, Menteri ESDM, OPEC

Menteri Jonan: Kita ingin listrik dapat diakses dan terjangkau untuk seluruh masyarakat

Ignasius Jonan (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

The Oil and Gas Year berkesempatan berbincang dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan seputar studi kelayakan target energi, wacana Indonesia kembali masuk ke OPEC, dan potensi investasi energi di Indonesia

Jakarta, 21 Agustus 2017 (ANTARA Sumsel) - Dalam wawancaranya bersama The Oil and Gas Year, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan komitmennya untuk menngkatkan konektivitas geografis guna wujudkan energi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Fokus kami saat ini adalah masyarakat Indonesia dapat menikmati listrik yang layak dan terjangkau. Target kami pada 2019 setidaknya 96 persen masyarakat Indonesia dapat mengakses listrik yang layak di rumah mereka," ujar Jonan saat menyampaikan visi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik di seluruh penjuru Indonesia sambil tetap mengupayakan agar harga tetap terjangkau. "Kami ingin mewujudkan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kami akan terus berupaya untuk menekan harga listrik."

Saat disinggung soal target produksi listrik hingga 35.000 MW pada 2019, Jonan memilih realistis dapat mewujudkan 20.000 MW pada 2019. "Kami optimistis dapat merealisasikan setidaknya 20 GW pada akhir 2019," kata Jonan.

    
Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi dari sektor panas bumi - sejauh ini potensi yang telah dieksplorasi baru sebesar enam persen, adalah salah satu faktor utama yang mendukung langkah pemerintah untuk mewujudkan target produksi dan konsumsi dengan tujuan untuk menjadi pemimpin dunia di sektor tersebut. "Pada 2024, kami dapat melampaui kapasitas produksi energi panas bumi Amerika Serikat," tegasnya.

    
Dalam kunjungan kerjanya ke AS baru-baru ini, banyak rumor yang menyatakan kemungkinan Indonesia kembali menjadi anggota OPEC pada tahun ini. Meskipun demikian, Jonan menekankan, untuk kembali menjadi anggota OPEC, pemerintah Indonesia mengajukan syarat terkait kebijakan pemangkasan produksi minyak dan anjloknya harga minyak dan gas. "Kami akan kembali menjadi anggota OPEC dengan syarat; kami tidak dipaksa untuk memangkas produksi minyak. Keputusannya kami kembalikan kepada para anggota OPEC," paparnya.

    
Kunjungan dinas Jonan ke AS juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan peluang penanaman modal dari perusahaan asal Negeri Paman Sam di sektor ESDM dengan memaparkan berbagai manfaat yang ditawarkan pemerintah Indonesia, seperti pengimplementasian regulasi yang adil dan pemberian insentif bagi seluruh pelaku industri yang terlibat di proyek-proyek E&P. "Para kontraktor tidak puas dengan konsep kontrak bagi hasil (PSC) karena mereka tidak dapat membebankan biaya operasional mereka kepada pemerintah," tegas Jonan untuk mengupayakan keseimbangan pada kontrak bagi hasil melalui skema gross split yang baru.

    
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi terkait solusi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan dalam menjalankan berbagai proyek E&P baik dengan perusahaan lokal maupun internasional, khususnya potensi SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia, Menteri Jonan mengatakan, "Jangan lupakan kalau 40 persen masyarakat Indonesia berusia di bawah 18 tahun dan potensi ekonomi Indonesia yang akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Kami optimistis terhadap potensi ekonomi Indonesia bagi para investor asing," ujar Jonan.