Indeks demokrasi Sumsel membaik

id indeks sumsel, bps, Yos Rusdiansyah

Indeks demokrasi Sumsel membaik

Badan Pusat Staistik (BPS) (ANTARA Sumsel/Grafis/Aw)

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan 2016 sebesar 80,95 meningkat sebesar 1,14 poin dibandingkan 2015 yang sebesar 79,81.

Kepala BPS Provinsi Sumsel, Yos Rusdiansyah di Palembang, Kamis mengatakan, dengan kenaikan ini tingkat demokrasi di Sumatera Selatan meningkat pada kategori "baik", dibandingkan 2015 yang berada pada kategori "sedang".

Perolehan indeks demokrasi kategori baik tersebut merupakan pertama kalinya sejak 2009, yang selalu berada pada tataran 'sedang'.

Menurut dia, perkembangan IDI Sumsel dari 2009 hingga 2016 mengalami fluktasi yaitu 72,52 pada tahun 2009, sebesar 73,65 pada tahun 2010, sebesar 67,92 pada tahun 2011, sebesar 73,17 tahun 2012, sebesar 67,12 tahun 2013, sebesar 74,82 tahun 2014, sebesar 79,81 tahun 2015 dan sebesar 80,95 pada tahun 2016.

Angka IDI Sumsel 2016 sebesar 80,95 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yaitu aspek kebebasan sipil dengan rata-rata 91,17 kemudian aspek hak-hak politik sebesar 81,94 dan aspek lembaga demokrasi sebesar 66,53.

Ia menyampaikan, nilai aspek kebebasan sipil selalu berada pada posisi di atas dua aspek lainnya dan dalam perkembangannya (2015-2016) nilai aspek hak-hak politik berada di atas nilai aspek lembaga demokrasi.

Hal tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan tidak mengalami sumbatan.

Menurut nilai indeks variabel IDI 2016 terdapat tiga variabel yang mengalami peningkatan indeks dan enam variabel mengalami penurunan.

Dari tiga variabel yang mengalami kenaikan satu diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel peran birokrasi pemerintah daerah.

Sedangkan variabel yang mengalami penurunan relatif tinggi adalah variabel peran partai politik yang menurun sebesar 38, 58 poin yaitu dari 74,04 pada tahun 2015 menjadi 35,46 pada tahun 2016, katanya.