Selasa, 17 Oktober 2017

Warga butuh jalan kebun terkait pencegahan karhutla

id jalan, hasil panen, pembakaran lahan, karhutla, jalan warga, rapat Satgas Karhutla Sumsel
Warga butuh jalan kebun terkait pencegahan karhutla
Warga melakukan pemadaman lahan yang hampir membakar rumahnya saat terjadi kebakaran hutan dan lahan .(ANTARA Sumsel/Nova Wahyudi/dol/17) ()
Palembang (ANTARA Sumsel) - Sejumlah desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, membutuhkan jalan kebun untuk membawa hasil panen keluar dari areal perkebunan agar pemilik tidak melakukan pembakaran terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Junaidi Anwar di Palembang, Rabu, mengatakan, selama ini warga mengeluhkan tidak adanya jalan kebun sehingga sisa-sisa batang yang ditebang tidak bisa dibawa ke luar kawasan.

"Ini yang menjadi kesulitan kami di lapangan. Tentunya kami tidak bisa melarang mereka membakar lahan tanpa memberikan solusinya," kata dia.

Junaidi yang menyampaikan keluhan ini kepada peserta rapat Satgas Karhutla Sumsel di Gedung BPBD Provinsi, mengatakan, sejauh ini upaya sosialisasi sudah maksimal dilakukan ke masyarakat akan tetapi karhutla tetap saja terjadi pada tahun 2017 ini, lazim seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.

Padahal, sosialisasi tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, semua unsur terlibat yakni TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

"Bahkan kami menyosialisasikan maklumat bersama, antara Polri, TNI, dan Gubernur Sumsel mengenai tindakan tegas bagi oknum pembakaran lahan, tapi tetap saja kejadian berulang," kata Junaidi.

Sebelumnya, ketidakadaan jalan kebun ini sempat menjadi perhatian pemerintah dengan membuat program pembangunan jalan produksi. Tapi, di era pemerintah Joko Widodo-Yusuf Kalla, program tersebut dihapuskan karena pemerintah lebih fokus pada penyediaan infrastruktur sektor pertanian demi ketahanan pangan nasional.

Terkait ini, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Fahrurozi yang turut hadir dalam rapat gabungan tersebut, mengatakan, pemerintah kabupaten dapat mengupayakan jalan kebun tersebut melalui dana desa yang dikelola Badan Usaha Desa.

Badan Usaha ini nantinya yang akan mengelola sisa panen, semisalkan berupa kayu maka dapat diberdayakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga, dan lainnya.

"Atau dapat menyiasatinya dengan cara lain, misal kebun berdampingan dengan sawah maka dapat saja diajukan masuk dalam program ketahanan pangan," kata Fahrurozi.

Kebakaran hutan dan lahan kembali berlangsung di Sumatera Selatan dipicu oleh puncak musim kemarau pada 11-18 September 2017 di Ogan Ilir dan Muaraenim. Kali ini, kebakaran tidak hanya di lahan gambut tapi telah merembet ke tanah mineral di Muara Belida, Muaraenim.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak Februari 2017. Sementara itu BMKG merilis puncak musim kemarau di Sumsel diperkirakan masih akan berlangsung hingga 10 hari ke depan.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga