Genjot ekonomi digital Presiden janji pangkas regulasi

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo berjanji memangkas berbagai regulasi guna mempercepat terciptanya inovasi-inovasi baru di semua sektor industri terutama untuk mendorong ekonomi digital di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital, bukan regulasi yang justru menghambat para 'startup' (perusahaan rintisan)," kata Presiden Jokowi saat berbicara pada seminar bertajuk "Ekonomi Baru di Era Digital", di sela Indonesia Business Digital Expo (IBDExpo) 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu.

Menurut Presiden, para startup membutuhkan keleluasaan untuk melakukan eksperimen sehingga perlu didukung regulasi.

Inovasi itu memerlukan eksperimen, butuh biaya yang tidak sedikit. "Jadi startup jangan dicekik dengan regulasi berlebihan," ujarnya.

Kepala Negara mengatakan, saat ini sekitar 42.000 peraturan yang terkait dengan industri teknologi informasi dan komunikasi.

"Ini yang menghambat inovasi. ini tugas saya utk menggempur peraturan agar semakin sedikit dan lincah melakukan inovasi. Peraturan peraturan peraturan. Saya saja pusing, apalagi masyarakat," ujar Presiden.

"Jadi, seharusnya jangan terlalu diatur-atur. Negara kita terlalu banyak aturan, regulasi, menyebabkan kita terjerat aturan sendiri. Itu yang kita potong, tapi jumlahnya masih banyak sekali," kata Presiden.

Untuk itu dihadapan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, dan sekitar 500 orang peserta seminar, Presiden menekankan pentingya membuka ruang sebesar-besarnya untuk pengembangan startup.

"Ini juga alasan kenapa perlu dilakukan deregulasi, untuk mengurangi tumpang tindih aturan dan persyaratan yang menghambat cara baru, pola baru, inovasi baru," tegasnya.

Presiden menambahkan bahwa di masa lalu itu izin sedikit, namun sejumlah syarat dinaikkan menjadi izin sehingga terakumulasi semakin banyak peraturan.

"Ini tugas kita, tugas saya untuk memotong agar izin semakin sedikit. Sehingga dunia usaha semakin lincah, fleksibel untuk keluarkan inovasi baru," ujarnya.

Sedangkan dari sisi infrastruktur, Presiden mengatakan bahwa infrastruktur ICT harus terus dikejar.

"Infrastruktur menjadi kunci. Pembangunan Palapa Ring selalu saya tanyakan hampir setiap hari ke Menteri, kapan jadinya untuk Indonesia Timur, Indonesia Tengah," tutunya.

Presiden juga menyoroti pentingnya penanganan "cyber security". "Dalam beberapa bulan terakhir serangan siber semakin dahsyat, virus 'ramsonware, wanncacry'."

"Strategi mengatasi kejahatan siber harus menjadi pemikiran kita. Beberapa bulan lalu pemerintah membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini dalam proses pembentukan kelembagaanya," imbuh Presiden.