Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini
Soemarno membantah banyak perusahaan BUMN mengambil porsi swasta dan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada proyek bisnis kecil.
Menteri
Rini mengaku bahwa dirinya tersinggung atas pernyataan Ketua Umum Kamar
Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani pada Rakornas Kadin,
Selasa (3/10), yang menyebutkan bahwa BUMN dengan banyak anak
perusahaannya berperan terlalu jauh sehingga berpotensi mematikan
perusahaan swasta dan UMKM pada proyek tertentu.
"Saya
terus terang merasa tersinggung karena kami merasa selama tiga tahun
ini BUMN didorong bukan hanya berkonsentrasi mengembangkan diri, tapi
bagaimana direksi dan manajemen menyadari masih banyak masyarakat
berpendapatan sangat rendah," kata Rini pada bincang santai dengan
media, di Plaza Mandiri Jakarta, Kamis (5/10) malam.
Rini
menjelaskan BUMN memiliki program yang beraneka ragam untuk membangun
masyarakat berpenghasilan rendah menjadi mampu untuk melakukan kegiatan
perekonomian.
Menurut dia, BUMN mendorong UMKM
dari bisnis yang paling mikro, bahkan pada UMKM yang tidak bisa mendapat
pinjaman modal dari perbankan karena dinilai berisiko.
"Kami
berikan Rp500 ribu sampai Rp3 juta, sekarang sudah bantu hingga 1,3
juta orang. Belum lagi, usaha mikro dari Rp5 juta sampai Rp25 juta dari
BRI dan BNI," ujarnya pula.
Rini juga tidak menampik banyak anak hingga cicit perusahaan BUMN yang jumlahnya bisa mencapai 800 perusahaan.
Ia
mencontohkan banyak BUMN membuat anak perusahaan dengan usaha sejenis,
seperti rumah sakit yang mencapai 70 unit dan akan digabungkan dalam
subholding rumah sakit BUMN.
Dia menilai dengan
konsolidasi subholding anak perusahaan, perusahaan BUMN akan semakin
efisien dan terbentuk standardisasi kualitas yang sama serta lebih baik.
"Sekarang
bagaimana konsolidasi jadi efisien dna lebih baik pelayanannnya. Jangan
lupa, BUMN itu perusahaan publik jadi harus berpikir 'sustainability'
dan memberikan keuntungan," kata Rini lagi.