Jakarta (ANTARA Sumsel) - Penghapusan Satuan Pelaksana Program Indonesia
Emas (Satlak Prima) akan mempengaruhi Keputusan Presiden (Keppres)
Republik Indonesia No. 15/2017 tentang Panitia Nasional Penyelengggara
Asian Games XVIII Tahun 2018.
"Otomatis regulasinya akan berubah karena dalam Keppres No.
15/2017 itu disebutkan Ketua Satlak Prima sebagai wakil ketua pelaksana
bidang prestasi olahraga. Ketiadaan Prima nanti otomatis akan mengubah
keppres itu," kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa
Broto di Jakarta, Senin.
Gatot menjelaskan pengubahan Keppres No.15/2017 menyusul
penghapusan Satlak Prima merupakan penyesuaian pemerintah terhadap
aturan hukum penyelenggaraan Asian Games 2018. "Meskipun hanya satu
kalimat yang berubah, itu adalah aturan hukum dan kami tidak boleh
meremehkan," ujar Gatot.
Gatot mengakui Keppres No. 15/2017 akan direvisi meskipun tidak
menyebut kepastian waktu revisi payung hukum penyelenggaraan Asian Games
ke-18 di Jakarta dan Palembang itu.
Sementara, penghapusan Satlak Prima sebagai unit di bawah Deputi IV
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga
itu berarti pencabutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2016 tentang Program Indonesia Emas.
"Pencabutan Perpres tentang Prima itu juga melalui perpres. Kami
sedang membahas regulasinya bersama pihak-pihak terkait," ujar Gatot
tentang penghapusan Satlak Prima sebagai langkah pemerintah untuk
memangkas jalur birokrasi pembinaan atlet-atlet pemusatan pelatihan
nasional.
Gatot menjelaskan sebagian fungsi Satlak Prima seperti penganggaran
untuk cabang-cabang olahraga dan verifikasi atlet-atlet yang masuk
dalam pemusatan pelatihan nasional akan difasilitasi lembaga lain.
"Mungkin akan difasilitasi oleh KONI. Tapi, kami juga tidak ingin
KONI mempunyai fungsi yang sama dengan Prima dan harus ada pembatasan
fungsi yang dialihkan itu karena KONI apakah pengawasan atau
standardisasi," ujarnya.
Sebelumnya pada kegiatan penghitungan mundur Asian Para Games 2018
di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/10),
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemerintah untuk memangkas
birokrasi di bidang olahraga guna peningkatan prestasi atlet.
"Tidak boleh lagi ada kerumitan dalam organisasi. Harus perpendek
jarak antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya," ujar Wapres
Jusuf Kalla.
Sementara, Menpora Imam Nahrawi, dalam jumpa pers penghitungan
mundur Asian Para Games 2018, mengatakan pemangkasan birokrasi terkait
pembinaan atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional menjadi agenda
pemerintah jelang Asian Games dan Asian Para Games 2018.
"Kami sedang menunggu peraturan presiden yang terbaru terkait dengan pemangkasan birokrasi itu," ujar Menpora.
Berita Terkait
Kapolda Sumsel pimpin razia gabungan dan amankan 54 pelaku tawuran
Minggu, 17 Maret 2024 16:52 Wib
Curiga makanan berbahan membahayakan kesehatan, BPOM bukal layanan pengaduan
Sabtu, 16 Maret 2024 18:23 Wib
Pemkab Empat Lawang salurkan 300 paket alat pendengaran
Senin, 11 Maret 2024 19:25 Wib
ANTARA's Photojournalism Expo 2024
Sabtu, 17 Februari 2024 12:33 Wib
Pemkab OKI Lepas Sambut Ketua Pengadilan Negeri
Rabu, 3 Januari 2024 11:25 Wib
FKPT Sumsel deteksi 7 daerah sasaran kelompok radikalisme
Selasa, 5 Desember 2023 22:00 Wib
Rupiah berpotensi melemah, pelaku pasar antisipasi pernyataan The Fed
Senin, 13 November 2023 10:03 Wib
MAKI desak penyidik segera tetapkan tersangka pemerasan oleh Ketua KPK
Jumat, 10 November 2023 16:00 Wib