Pemprov berantas korupsi

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberantas korupsi agak tidak merugikan keuangan negara dan pemerintah semakin bersih.

"Banyak upaya yang dilakukan dalam memberantas korupsi seperti pengawasan," kata Sekda pada seminar pemberantasan korupsi di Palembang, Kamis.

Dia mengatakan, selain itu juga melaporkan  pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Apalagi itu sesuai dengan amanat undang-undang 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi nepotisme, ujar dia.

Menurut dia, pelaksanaan itu sudah sejak lama dilakukan di  Sumsel dimana rutin melaksanakan sosialisasi baik terhadap pejabat maupun pimpinan BUMN dan BUMD.

 Selain seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten serta kota se-Sumsel sudah melakukan penandatangan fakta integritas.

Dalam mengurangi potensi adanya tindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Sumsel juga menerapkan pelelangan sistem berjaringan atau online.

Dengan adanya sistem online itu diharapkan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan akuntabel, ujar Sekda.

Pemprov  Sumsel juga sudah menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini dimaksud agar pengelolaan APBD lebih akuntabel dan transparan, kata dia.

Sementara Direktur Sistem Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Regina Maria Wiwieng Handayaningsih mengatakan, melalui kegiatan seminar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama dalam mengawal pelaksanaan anggaran 2017. 

Selain itu melalui seminar ini akan menjadi motivasi dan dorongan bagi masyarakat Indonesia mewujudkan masyarakat yang anti korupsi dan bersama mengawal pelaksanaan anggaran, tambah dia.