Bangun rumah data kependudukan

id bkkbn, rumah data kependudukan, penduduk, data, kb, keluarga berencana, Dani Saputra

Bangun rumah data kependudukan

Dokumentasi - Peresmian Pusat Informasi Konsultasi Remaja di Ponpes Aulia Cendekia, Palembang pada 2015 (FOTO ANTARA Sumsel/Dolly Rosana/15)

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Selatan mendorong pemerintah daerah untuk membangun rumah data kependudukan.

Pembangunan rumah data kependudukan (Rumah Dataku) di setiap kabupaten/kota perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan tata kelola data, terutama di level mikro, kata peneliti BKKBN Sumsel Dani Saputra di Palembang, Kamis.

Menurut dia, keberadaan "Rumah Dataku" dapat mendukung kader pengurus lembaga pengelolaan data kependudukan itu untuk melakukan intervensi program di Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang kini sedang dikembangkan di 17 kabupaten/kota dalam provinsi setempat.

Rumah Dataku sebagai model solusi strategis penanganan permasalahan kependudukan di Kampung KB, jadi tidak menggunakan asumsi, melainkan berdasar pada data yang akurat, ujarnya.

Sementara mengenai keberadaan Kampung KB di Sumsel, dia menjelaskan, hingga kini masih terus dilakukan pengembangan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Semua daerah sudah memiliki Kampung KB namun jumlahnya masih sangat sedikit, seperti di Kabupaten Musi Banyuasin hanya ada satu.

Melihat fakta keberadaan Kampung KB di provinsi ini masih sangat sedikit, pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan BKKBN kabupaten/kota untuk melakukan program percepatan pengembangannya melalui bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Dengan bersinergi, berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain jumlah  Kampung KB diharapkan dalam waktu dekat bisa berkembang sesuai dengan target yang diharapkan.

Sinergi antar-OPD di kabupaten/kota, tidak hanya dalam melakukan pengembangan jumlah Kampung KB tetapi juga dalam mengisi berbagai kegiatan yang dapat memotivasi masyarakat mengikuti program pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kata Dani.