Rabu, 18 Oktober 2017
  • KPK menjelaskan kronologi penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi suap untuk ...
  • Di T1 Sauna di kawasan Ruko Plaza Harmoni Blok A, Jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat, aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat menangkap 51 orang dalam pesta gay pada Jumat malam (6/10).Pada Minggu pagi, pintu ...
  • Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal taksi online, seperti pengaturan tarif dan badan hukum. Belakangan terungkap bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sebaliknya.Putusan MK yang ...
  • Hakim Agung Gayus Lumbuun mengusulkan adanya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga MA untuk menentukan ketua dan wakil ketua di semua ...
  • Kata "pengajian" digunakan sebagai kode pertemuan antara Ketua Pengadilan Tinggi Sulawsi Utara (PT Sulut) Sudiwardono dan anggota DPR dari Komisi XI fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha. "Istilah pengajian ...
  • Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 51 orang dalam pesta gay di tempat T1 Sauna di kawasan Ruko Plaza Harmoni Blok A Jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat malam (6/10).Dari 51 pengunjung ada tujuh warga ...
  • Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol Arman Depari menyatakan bahwa senjata yang dimiliki oleh instansinya tidak perlu ditakutkan dan dikhawatirkan karena tujuan penggunaannya hanya untuk penjahat. ...
  • Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Sisno Adiwinoto menyatakan anggota Polri sejak berdiri atau awal kemerdekaan Indonesia telah dipersenjatai. "Bahkan boleh dibilang sebelum ...
  • Presiden Joko Widodo meminta agar tanah masyarakat yang berfungsi sebagai tambak untuk disertifikat guna menghindari sengketa lahan. "Agar tambak-tambak rakyat yang ada di Kalimantan Utara itu segera disertifikatkan. ...
  • Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah mengatakan hukum di Indonesia tidak memberikan kekebalan hukuman bagi pelapor tindak pidana atau "whistleblower". "MA hanya memberikan keringan ...