Selasa, 22 Agustus 2017

Menteri Basuki: PLBN Badau akan mengubah wajah perbatasan NKRI

id Pos Lintas Batas Negara; PLBN; Jokowi; NKRI; PUPR
Putussibau (Antara) - Presiden Joko Widodo telah meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Kalbar).

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, akhir tahun 2014 awal ia ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk merubuhkan seluruh bangunan PLBN dalam waktu dua minggu dan membangun kembali PLBN baru yang lebih bagus dari negara tetangga.
 
"Tujuan kita adalah mengubah wajah perbatasan NKRI setara bahkan lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, berdaya saing, dan aman," ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/3).
 
PLBN yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, di atas lahan seluas 8,8 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya pembangunan sebesar Rp 153 miliar.
 
Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan, Bangunan Pemeriksaan Kargo, Bangunan Utilitas, Monumen, Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.
 
"Pembangunan Gedung PLBN Badau ini mengusung budaya lokal Kalimantan, dengan mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Panjang, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau," lanjutnya.
 
Tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung dengan kontrak multiyears 2017-2018 sebesar Rp 167 miliar. Kegiatan ini berupa perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina dan pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.
 
"PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi kita akan bangun pasar di tujuh PLBN tersebut, tujuannya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di perbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita," jelasnya.
 
Basuki mengaku, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar. Tujuh PLBN Terpadu tersbut yakni PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Provinsi Kalbar, serta PLBN Motaain, Motamasin dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
 
"Dengan diresmikannya PLBN Badau, sudah tiga PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki Seven Borders of Indonesia," ungkapnya.
 
Turut hadir di acara tersebut, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalbar Cornelis MH dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.

COPYRIGHT © ANTARA 2017