Bandung, (ANTARA Sumsel) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang mengicar pejabat negara lainnya di Indonesia yang diduga menjadi pengguna narkoba.
"Sangat bisa ada pejabat negara-pejabat negara, saya tidak bilang hanya kepala daerah yang kena (narkoba)," kata Luhut Binsar Panjdaitan usai menyampaikan kuliah umum bertema "Perencanaan Pembangunan dan Politik Nasional di Era Nawacita" di Aula Barat Kampus ITB, Kota Bandung, Jumat.
Sebelumnya BNN telah menangkap dan menetapkan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi Mawardi sebagai tersangka setelah hasil tes urine menyatakan bahwa kepala daerah yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu positif mengandung methamphetamine.
Ia mengatakan bahwa pemerintah serius memerangi narkoba sebagai musuh bersama bangsa karena angka kasus narkotika di Indonesia selama tahun 2015 meningkat 13 persen dibandingkan tahun 2014.
"Dan ini tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan penggunaan sabu 350 persen, penggunaan ekstasi naik 280 persen itu berbahaya sekali," kata dia.
Menurut dia, semua pihak harus merapatkan barisan untuk memerangi narkoba di Indonesia karena persoalan narkoba tidak mengenal suku, ras dan agama serta jabatan. "Semua bisa kena, jadi kita harus rapatkan barisan," katanya.
Saat memberikan kuliah umumnya di hadapan ratusan mahasiswa ITB ia menuturkan sekitar 30 hingga 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba.
Hal tersebut, kata Menkopolhukan, menjadikan bahaya narkoba di Indonesia lebih parah dibandingkan terorisme.
"Karenanya saya minta kalian mahasiswa ini hati-hati dengan narkoba. Saat ini jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,9 juta. Kasus narkoaba juga meningkat 13 persen dan itu tertinggi dalam 5 tahun terakhir, " ujar dia.
Lebih lanjut ia mengatakan hampir 75 persen narapidana narkoba masih mengontrol bisnis narkoba dari dalam penjara.
Berita Terkait
Menko Luhut sebut pemerintah hitung subsidi BBM bioetanol
Jumat, 3 Mei 2024 13:17 Wib
Pengamat: Perbaiki transportasi publik sebelum naikkan pajak motor BBM
Senin, 29 Januari 2024 15:46 Wib
Pemerintah bentuk tim percepatan pembangunan PLTN, diketuai Luhut
Rabu, 17 Januari 2024 16:26 Wib
JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas
Selasa, 9 Januari 2024 15:50 Wib
Haris dan Fatia divonis bebas dari kasus pencemaran nama baik Luhut
Senin, 8 Januari 2024 13:15 Wib
Luhut menghormati Rizal Ramli walau kerap berbeda pandangan
Rabu, 3 Januari 2024 16:41 Wib
Luhut minta polisi tindak tegas kecelakaan kerja di ITSS Morowali
Jumat, 29 Desember 2023 15:55 Wib
Luhut sebut Presiden Jokowi piawai bernavigasi kala ekonomi dunia sulit
Sabtu, 23 Desember 2023 9:09 Wib