Jakarta, (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo ingin agar sebaran Aparatur Sipil Negara atau PNS merata di seluruh pelosok Tanah Air dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, dan perkembangan kemajuan teknologi informasi.
"Melanjutkan pembahasan manajemen aparatur sipil negara (ASN) siang hari ini saya ingin menegaskan kembali fokus kerja pemerintah di tahun 2017 yaitu mengurangi ketimpangan antardaerah atau wilayah dan mengatasi kesenjangan sosial," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan tema pembahasan manajemen ASN di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, kata Presiden, sebaran ASN yang merata disebutnya akan dapat memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut Presiden juga, dengan meratanya ASN maka kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi juga semakin merata di seluruh pelosok Tanah Air.
"Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan ASN sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri PAN/RB untuk menghitung kembali sebaran ASN di seluruh wilayah Indonesia.
"Dengan demikian terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah, yang perlu dikurangi di setiap wilayah," kata Presiden.
Ia juga menegaskan perlunya bagi Pemerintah untuk mampu menemukan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government.
Berita Terkait
Ikut promosikan judi online seorang selegram ditangkap
Jumat, 3 Mei 2024 18:52 Wib
Pilkada Serentak 2024 paralel dengan masa jabatan presiden
Kamis, 2 Mei 2024 21:54 Wib
Kolombia putus hubungan dengan Israel akibat "genosida" di Jalur Gaza
Kamis, 2 Mei 2024 11:41 Wib
Basuki: Presiden "down" saat gol timnas dianulir
Selasa, 30 April 2024 7:08 Wib
Timnas lolos ke semifinal AFC, Jokowi: Sangat bersejarah!
Jumat, 26 April 2024 13:12 Wib
MK: Tak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasagan calon
Senin, 22 April 2024 12:09 Wib
Presiden pesan untuk jadikan Hari Kartini lambang perjuangan perempuan
Minggu, 21 April 2024 9:49 Wib
Jokowi-Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN
Kamis, 18 April 2024 15:46 Wib